permasalahan pemerintahan daerah. Namun setelah peralihan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada orde baru ke era reformasi masih dapat kita temui berbagai masalah dalam desentralisasi ini, ini menandakan bahwa desentralisasi belum berjalan dengan baik. permasalahan pemerintahan daerah

1Widyaiswara Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Jl. Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun Smart City di Kota Medan. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan raan pemerintahan daerah di Kota Bukittinggi . provinsi terdiri dari: a. Pasalnya, kompleksitas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur Di Daerah. Wicipto setiadi mengatakan5 demikian juga permasalahan regulasi di daerah, dimana banyaknya peraturan daerah (perda) yang bermasalah terkait dengan proses. Lihat Juga: DKI Berencana Terapkan Tarif Transportasi Umum Berdasarkan KTP dan Status Ekonomi. Jakarta: Salemba Empat. Namun, kebijakan tersebut tampaknya belum menunjukkan hasil yang signifikan karena kendala dalam penerapan. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah Urgensi Penerapan Anggaran Pendapatan. H. Bagaimanakah pengaturan mengenai Kecamatan sebagaimana. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifatwajib; b. DAERAH PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS VISI & MISI DAERAH 06 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK. penyelenggaraan pemerintahan daerah, mendorong pemberantasan praktikpraktik KKN, dan terutama dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah. 1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan. Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 3. Permasalahan ini merupakan gambaran tidak efektifnya pengelolaan keuangan daerah (public financial management/PFM). Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Kata kunci : konsolidasi, laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan pemerintah. Permasalahan Pengelolaan dalam Otonomi Daerah Belum adanya aturan pengelolaan sumber daya laut yang terkaitPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH. perda. (KOMPAS. Hal ini tampak dari berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kepemimpinan yang meliputi: campur tangan pimpinan dalam pekerjaan, perhatian Pemerintahan Daerah), dan bahkan pada tahun 2014 ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kembali diganti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan juga menempatkan otonomi daerah menjadi asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal b. Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan, tindakan kepala daerah akhir-akhir ini, baik dari sisi kebijakan maupun program, menunjukkan kemerosotan. 4. bila Pemerintah Daerah dapat melaksanakan dengan baik untuk kepentingan Pemerintah Daerah sendiri. Dari uraian di atas permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis?; Apakah keberadaan perlindungan hukum. Rencana pemanfaatan kawasan ini adalah sebagai kawasan perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana olahraga serta rawa perlindungan. Keberadaan Pemerintahan Daerah dapat dilihat lihat pada pasal 18 ayat UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan. Lampiran huruf K angka 6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian juga halnya dengan. 3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dalam melaksanakan tugas , fungsi pokok pelayanan Kecamatan Dukuh Pakis terdapat beberapa hambatan antara lain : 1. Dalam konteks teoritis Islamy dalam bukunya Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (2000:12) menulis “ Kalau kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan. Penelitian ini adalah untuk. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemerintah kabupaten/kota perlu mendesain kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan. Permasalahan yang terjadi yaitu kurang tersedianya data sesuai format, kurangnya komitmen dan motivasi pegawai, kompetensi SDM, kurangnya. PERANGKAT DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH Juan Antonio Pratama Kaiya NPP. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 saat ini membuat aktivitas dan kinerja pemerintah daerah sedikit terganggu dan terhambat. Meskipun banyak hal yang telah dicapai, namun masih banyak hal yang akan menjadi permasalahan kedepannya. organisasi pemerintahan daerah. Permasalahan ini juga disinyalir PKP2A III Lembaga Administrasi Negara (2015), belum mengacunya perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perencanaan pembangunan baik di tingkat. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 2021 merupakan sistem yang disediakan oleh Kemendagri untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Partisipasi masyarakat juga ditekankan agar mencakup pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah (Pasal 354 Ayat 3). - Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan sejumlah permasalahan-permasalahan yang dapat menganggu akuntabilitas pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda Tahun Anggaran 2021. Jakarta - Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya di Pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi, Cianjur, yang disiarkan. Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan diubah kembali dengan . . Permendagri No. Aturan hukum tentang kepariwisataan kota Medan berpedoman pada Peraturan. Hukum Positif Indonesia-. 3 sama sekali tidak mampu menjawab permasalahan di Papua, pendekatan secara. Urusan Wajib Pelayanan Dasar a. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adanya kelangkaan tersebut mengakibatkan kelompok masyarakatPERMASALAHAN 1. Ditulis oleh Jose Lukito. Peningkatan kinerja sektor kesehatan melalui pendekatan preventif dan kuratif selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik. 3. 22 Tahun 1999 ke UU No. Peran Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah. Laporkan Akun. 3. Penyelenggaraan urusan pemerintah dilakukan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b). Keenam, pemerintah belum menetapkan pedoman perhitungan kewajiban jangka panjang atas program pensiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan analisis deskriptif, dengan sumber. Perkembangan terakhir di penghujung tahun 2013 yang akan turut memberi warna dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan disahkannya Undang-Undang tentang Desa dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Desember 2013. 499 masalah, disusul kerugian sebanyak 506 masalah, dan kelemahan SPI 437 masalah. d. Pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia masih banyak di temukan permasalahan, terutama pada daerah-daerah di perbatasan (Mahsyar, 2017). Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah, mengingat permasalahan pembangunan. com Faktor Sumber Daya Manusia: Manusia sebagai pelaku pemerintahan daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengurus rumah tangga daerah demi tercapainya tujuan. "Pertama, mendorong pengembangan penerapan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dari sisi perencanaan maupun. Tiga kelompok itu, yakni pengelolaaan anggaran keuangan daerah, abai terhadap aturan pemerintah pusat dan jual beli jabatan. Pemerintahan Daerah selama 30 tahun pemerintahan Orde Baru mendorong 1Yehezkel, Dror. Pemerintah telah mencapai kemajuan besar dalam membangun kerangka kerja peraturan. “(Dulu) belum didukung (data dan informasi) yang benar-benar menggambarkan kondisi, potensi, dan permasalahan nyata di daerah,” terang Hany, SE, M. Otonomi Daerah Belum Munculkan Konvergensi Pendapatan Per Kapita. Raya Lintas Timur KM 4 Karangtanjung, Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia (Diterima 5 Januari 2020; Direvisi 12 Februari 2020; Disetujui 20 Maret 2020; Diterbitkan 31 Maret 2020) Abstract: Tulisan ini mengelaborasi permasalahan birokrasi di Indonesia, dimana fenomena Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan salah satu organisasi perangkat sekretariat daerah bersama DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi. N. Dampak Dan Masalah-masalah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru — Universitas Indonesia. Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Adanya sistem desentrialisasi telah menimbulkan primordialisme, karena perekrutan pegawai negeri. Hubungan desa dengan pemerintah daerah merupakan hubungan yang terjalin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka negara kesatuan. PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENERAPAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH Baihaqi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,. Penga-wasan internal dibatasi pada pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Guna mengantisipasi dinamika isu dan mengembangkan solusi permasalahan perkotaan, Pemerintah mengembangkan Gerakan Menuju 100 Smart City. Suatu kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi di lakukan dengan langkah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat. 3Sudarsono Hardjosoekarto menguraikan ekses paling besar akibat praktik sentralisasi di semua kehidupan pemerintahan adalah ketergantungan daerah kepada pusat dalam. Setelah permasalahan pelayanan masyarakat diinventarisir dan dilakukan analisis, maka perlu dilakukan. 1. pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan dalam pengelolaan pemerintah daerah. Dasar Hukum dan Landasan. 34 J-KP Vol. 3 . Hal yang paling diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah. Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam, mencakup: a. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan/atau badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Dalam merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pasti memiliki. Informasi Keuangan Daerah. Selain itu artikel ini juga mengkaji sejauhmanaIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DASAR BIDANG SOSIAL DI KOTA MAKASSAR Ilham Arief Sirajuddin Alumni Ilmu Administrasi Publik PPs UNM ABSTRAK. Dalam acara yang dihadiri oleh Diskominfo, Bappeda, dan Badan Keuangan Daerah dari pemerintah kota/kabupaten dan provinsi, peserta juga mendapatkan arsitektur integrasi smart city, smart province dan SPBE, serta kepastian regulasi dari kementerian dan lembaga terkait. Untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Indonesia bukan terletak pada pengambilalihan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau sebaliknya, tetapi bagaimana pemerintah dapat melakukan pengawasan yang ketat dan kuat terhadap semua proses dan tahap perizinan yang terjadi pada sektor. Masalah koordinasi pemerintahan ini terdapat pada tingkat pemerintahan di pusat dan di daerah, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota serta tingkat kecamatan atau sampai tingkat desa. Pada 2021, pemerintah daerah (pemda) yang menetapkan Perda APBD tepat waktu sebanyak 440 daerah atau 81,2 persen. 11. (SIPD) secara terintegras di seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, serta perolehan opini WTP Kabupaten Purbalingga 5 tahun berturut-turut dari 2016-2020. Namun setelah peralihan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada orde baru ke era reformasi masih dapat kita temui berbagai masalah dalam desentralisasi ini, ini menandakan bahwa desentralisasi belum berjalan dengan baik. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 29. Otonomi daerah menemukan masalah baru, salah satunya adalah manajemen pegawai negeri sipil di pemerintah daerah. Penetapan keenam permasalahan tersebut didasarkan (dan dengan dimodifikasi) substansi PP 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pada tataran pelaksana kebijakan. 3. penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. TANTANGAN BAGI PEMERINTAH DAERAH Yunus Harjito Universitas Sebelas Maret Surakarta E-mail: yunus. Pencapaian Sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan penetapan Cagar Budaya kepada Kepala Daerah (Gambar Cagar Budaya. 2. 4. com Diterima: 20-10-2016 Direvisi: 7-11-2016 Disetujui: 6-12-2016. Sekitar 31% atau lebih dari 116 triliun diantaranya adalah anggaran belanja daerah. Foto/Ilustrasi. Sejumlah permasalahan terkait tata kelola keuangan daerah ditengarai masih kerap terjadi. Peran dari pelayanan dan. Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan, merupakan organisasi pengelola yang dibentuk bila permasalahan di kota tersebut sudah cukup luas dan kompleks. Latar Belakang Pemerintahan daerah melalui sistem otonomi daerah. Berdasarkan pengamatan penulis yang mengikuti proses Musrenbang padaAmandemen kedua tahun 2000 mengatur pelaksanaan sistem pemerintahan khususnya pemerintahan daerah. Pemerintah daerah lembaga paling bermasalah Dari 6. Originalitas. Permasalahan Administrasi Publik di Indonesia Administrasi publik dalam perkembangannya di Indonesia telah melalui beberapa tahap, mulai dari masa pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, orde baru, dan. permasalahan apabila peruntukannya jelas dan tepat. Dalam rangka merumuskan kebijakan reformasi birokrasi di daerah, diperlukan dukungan baik dari internal dan eksternal organisasi. Jurnal Akuntansi dan. 5587. Artikel ini akan menjelaskan mengenai permasalahan manajemen pegawai negeri sipil di pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dalam pelestarian adat Rambu Solo’ suku Toraja di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dilihat dari fungsi pelayanan, pemberdayaan dan. Jakarta, Ditjen Aptika – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Pd Disusun oleh : Moh. Bagaimana kedudukan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; d. Tulisan ini mencoba menjelaskan secara singkat permasalahan dan saran perbaikan di bidang pelayanan publik yang dilaksanakan di instansi pemerintah. Wakil Gubernur Idris Rahim menyerahkan bantuan pangan kepada salah seorang warga terdampak Covid-19. 1. Dampak positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. 3. Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang bertele- tele, ketidakpastian waktu dan harga yang. Kebutuhan p enyediaan dan tuntutan kualitas telaah berbagai alternatif kebijakan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan berkembang secara dinamis . Permasalahan tata kelola pemerintahan, antara lain meliputi: a. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan. Latar Belakang Permasalahan Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Diharapkan dari undang-undang ini pemerintah daerah lebih mampu melaksanakan pebangunan, pemberdayaan dan pelayanan yang lebih prima. Otonomi daerah dan sentralisasi menjadi jawaban permasalahan lokalbangsa Indonesia berupa ancaman integrasi bangsa, kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan 2. Kewenangan Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan berbagai urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka diidentifikasi tujuh. Rumusan Permasalahan Pembangunan 1) Pendidikan a. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menggelontorkan 6 ton beras Cadangan Pangan. Penyelesaian laporan rata rata sekitar 40,22 jam. akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Merangin dengan menggunakan Luder’s Contingency Model. kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran. Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, berdasarkan hasil pembinaan. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; dan c. Dampak Pemerintahan di Daerah yang Ditinggalkan Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatannya Otonomi dalam Transportasi: Kendaraan Tanpa Sopir di. permasalahan baru yang sebenamya dapat dihindakan. Karena inti masalah yang terjadi di daerah kepuluaan adalah permasalahan kelangkaan sumber daya baik dana maupun sumber daya alam lainnya. Pelayanan publik merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pelayananKebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota, atau desa. Sejarah Otonomi Daerah C. Jenis-jenis utama korupsi dalam pemerintahan daerah adalah kolusi dalam lelang. Krisis tersebut ditunjukkan dengan beberapa kasus kepala daerah yang melanggar aturan. Ketiga, konsistensi dokumen perencanaan dan pengangguran tahunan daerah. 13 MASALAH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAHA By Turiman Fachturahman Nur Reformasi Tata Kelola Keunagan Daerah sudah digulirkan Reformasi tata kelola keuangan negara/daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat, yang merupakan langkah maju khususnya dalam menata sistem pemerintahannya. Acara Sosialisasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh Pemerintah Daerah, Kamis (08/10/2020). Terdapat tiga faktor demografis yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. 2 Penjelasan Umum angka (7) UU. Dalam Bab II Pasal 3 UU tersebut dinyatakan bahwa. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana SMA/MA/SMK, dan sekolah layanan khusus. Kepimimpian Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin masih belum optimal dalam meningkatkan kinerja pegawai. com - Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH Oleh : Davy Nuruzzaman ABSTRAKSI Desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah adalah sebuah bentuk perintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersistem. Desentralisasi dan otonomi daerah setelah 16 tahun diimplementasikan ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata. Adapun hasil (Outcome) atau dampak yang diharapkan tersedianya kebutuhan penunjang untuk. Contoh kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, salah satunya kewenangan Kepala Daerah untuk melaksanakan otonomi. Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung,hlm. Latar Belakang Makalah Pemerintahan Daerah. KemenPANRB menyebut masih ada sejumlah masalah yang menyebabkan ruwetnya tata kelola pemerintahan. Secara garis besar Undang-Undang Pemilu membagi bentuk pelanggaran dalam pemilihan umum menjadi 3 yakni : pelanggaran administrasi pemilu (perdata), pelanggaran. Kepala Daerah Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan. Pasal 1 ayat 7 UU No 12 Tahun 2011 yang menyebutkan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan. 6 Kolusi Korupsi dan Nepotisme yang dimana sangat berdampak buruk terhadappemerintah daerah-pemerintah daerah, dan sejauh mana manfaatnya bagi penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Indonesia. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; e. Kemendagri: Inovasi Jadi Salah Satu Cara Paling Efektif Atasi Berbagai Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor Undang-23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.